Lahir di Bandar Lampung, 26 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1986). Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan RI pada tiga kabinet yang berbeda. Pertama, pada 2005, di masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua, pada 2016, di masa jabatan Presiden Joko Widodo periode pertama. Ketiga pada tahun 2019, yakni di masa jabatan Presiden Joko Widodo yang kedua. Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik pada 2006 oleh majalah Euromoney dan menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia pada tahun yang sama oleh Emerging Market Forum. Majalah keuangan Finance Asia pada 2019 menobatkannya sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia-Pasifik.
Situasi pandemi Covid-19 memang membuat syok yang sangat luar biasa semua bangsa. 11 Maret 2020. Saya ingat betul. Itulah hari ulang tahun almarhumah Ibu saya. Kami, 10 bersaudara, punya kebiasaan bertukar kabar pada hari istimewa itu. “Apa yang biasanya dilakukan almarhumah Ibu seandainya beliau masih hidup hari ini?” begitu kira-kira percakapan kami.
Hari itu adalah hari yang sangat sibuk. Kami mendapat kabar bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19. Tentu saja kami semua yang ada di Kabinet kaget. Banyak rapat kabinet menjelang hari tersebut. Persinggungan fisik, jabat tangan, sudah pasti terjadi. Dua hari sebelumnya, saya duduk berselang hanya dua bangku dari Pak Budi Karya.
Rasa was-was datang karena banyak hal. Pagi harinya, saya melantik beberapa pejabat Kementerian Keuangan. Suara saya serak, biasa terjadi kalau saya kurang minum air hangat. Langsung saja muncul spekulasi di masyarakat, bahkan ada yang memberitakan kemungkinan Menkeu terkena Covid-19 https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/10164581/bagaimana-kondisi-menteri-menteri-jokowi-setelah-budi-karya-positif-covid-19?page=all. Syukur alhamdulillah, saya tidak terinfeksi virus corona. Segera saya umumkan via akun Instagram bahwa saya baik-baik saja. Penting sekali bagi kita untuk saling menyebarkan semangat pada hari-hari pandemi ini.
Sedikit kilas balik, kita memasuki 2020 dengan perasaan optimistis meski tetap waspada. Tahun 2019 adalah pertumbuhan terendah dalam perekonomian global sejak krisis 2008-2009. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 persen dan defisit APBN bisa dijaga di bawah 3 persen. Ini kinerja yang cukup baik, alhamdulillah. Situasi dunia pada 2019 memang sedang lesu dan banyak negara yang mencatat pertumbuhan ekonomi negatif. Memasuki 2020, beberapa indikator ekonomi membaik pada Desember 2019, sehingga saya cukup optimistis perekonomian akan mulai membaik pada 2020.
Optimisme itu tak berumur lama. Hanya satu bulan. Memasuki Februari, efek pandemi yang berawal di Kota Wuhan, RRT, itu sudah terasa. Penerbangan internasional dari dan ke Cina ditutup. Bandar Udara Changi, Singapura, yang biasanya ramai seperti pasar, mendadak sepi. Radar saya berbunyi. Covid-19 adalah game changer. Harus ada persiapan ekstra untuk menghadapi badai besar yang akan datang.
Benar saja. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global. Warga dunia dianjurkan beraktivitas di rumah saja. Kota-kota di seluruh penjuru dunia berubah menjadi seperti kota mati akibat kebijakan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Situasi ini jelas membawa konsekuensi berat dari segi sosial dan ekonomi.
Indonesia memang bukan kali ini saja mengalami situasi krisis. Pada 1998, kita mengalami krisis moneter Asia Tenggara. Sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Yudhoyono, saya terlibat menghadapi merebaknya wabah flu burung dan SARS, juga krisis-krisis ekonomi pada 2008-2009. Saya juga pernah menghadapi wabah pandemi ebola ketika bekerja di World Bank di Washington, DC. Saya paham ihwal kerumitan krisis akibat wabah. Menyelamatkan kemanusiaan, kesehatan, sembari menyelamatkan ekonomi di tengah berbagai dinamika politik, sungguh tidak mudah. Namun, kali ini krisis akibat pandemi global itu jauh lebih berat meluas di seluruh dunia dan kompleks.
Pada krisis 1998, akibat krisis perbankan dan korporasi besar, sisi demand masih tumbuh meskipun supply terganggu, serta usaha skala kecil dan menengah tetap hidup. Tapi, pada masa pandemi Covid-19 ini, sekolah tutup, pabrik tutup, kantor tutup, pusat belanja tutup, pasar juga tutup. Usaha kecil dan menengah mendadak kehilangan pelanggan, semua berhenti. Seperti komputer yang sedang hibernasi. Dalam teori ekonomi yang saya pelajari, belum pernah ada sebuah situasi ketika segala sesuatu berhenti dan harus di-reset, disetel ulang. Tak ada demand. Tak ada supply. Tak ada transaksi. There is nothing. Ini tantangan luar biasa. Negara mana pun belum ada pengalaman menghadapi yang semacam ini pada era modern dan globalisasi.
Di tengah situasi ekonomi lumpuh dan mendadak seperti ini, pemerintah harus bergerak cepat. Menggerakkan lagi roda perekonomian sebisa mungkin. Demand harus dibangunkan, supply harus disembuhkan. Perlahan, hal itu dilakukan melalui berbagai program dalam Paket Stimulus I, II, dan III yang semuanya masih terus mengalami penyesuaian hingga sekarang karena tantangan Covid-19 begitu dinamis dan terus berubah.
Seolah-olah ancaman Covid-19 saja tidak cukup, kepanikan pasar keuangan dunia juga melanda. Pada April 2020 terjadi capital outflow sangat besar yang menyebabkan kurs dolar melambung hingga di atas Rp 16 ribu per dolar AS. Jadi, Anda bisa bayangkan kepusingan dan ketegangan menjaga berbagai ancaman dan gejolak banyak hal pada saat yang. Kita harus bisa menenangkan market dan dunia usaha, sekaligus memastikan bahwa kita punya langkah terukur dan pasti di bidang kesehatan untuk menangani Covid-19 dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Kita juga menghadapi persoalan krusial, yakni sistem untuk membantu masyarakat dan dunia usaha yang tidak sempurna serta belum lengkapnya ketersediaan data. Ada 20 juta penduduk miskin yang datanya terserak dan belum diperbarui. Bagaimana kita bisa membantu pemilik warung tegal, pedagang kaki lima, dan tukang ojek, sedangkan database jauh dari memadai? Mungkin kita bisa minta data kepada Grab dan Gojek, tapi keseluruhan data masih terserak. Orangnya ada di mana saja, bagaimana cara membantunya? Bagaimana kita bisa mengetahui seseorang adalah tukang ojek? Apa bedanya kalau dia punya ojek sendiri atau menyewa dari orang lain? Begitu banyak pertanyaan. Begitu luar biasa tantangan yang ada, tapi kita tidak punya kemewahan untuk menunggu untuk perbaikan data dan persiapan sistem. Kita harus bertindak karena keselamatan rakyat terancam dan menjadi taruhan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa mereka punya database mengenai orang miskin. “Namun, ketika dicek, banyak orang yang tinggal di DKI tapi ber-KTP luar Jakarta. Persoalan ini terjadi di semua kota besar, bukan hanya di Jakarta. Orang tinggal di A, KTP-nya entah dari kota mana.
Sejak awal tahun saya, dan khususnya tim Kementerian Keuangan, bekerja keras merancang berbagai kebijakan pada masa pandemi. Rapat siang-malam.
Koordinasi dilakukan intensif untuk mendiagnosis persoalan dan tantangan rumit ini sekaligus merumuskan langkah, kebijakan, dan landasan hukum apa untuk menghadapi kegentingan yang luar biasa ini. Bersama berbagai instansi, seperti BI, OJK, LPS, dan Kabinet lainnya, akhirnya dirumuskan rancangan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi Covid- 19. Banyak sekali rapat sampai jauh malam untuk mengecek berbagai hal. Pagi subuh sudah langsung bekerja lagi. Beberapa staf saya, yang baru bergabung, syok juga dengan irama sprint dan maraton sekaligus. Memang tidak ada pilihan lain.
Ada tiga hal yang harus kita pikirkan, yakni tantangan kesehatan publik, kondisi sosial, baru perekonomian.
Sri Mulyani Indrawati
Ada tiga hal yang harus kita pikirkan, yakni tantangan kesehatan publik, kondisi sosial, baru perekonomian. Begitulah urutan prioritasnya. Perekonomian itu urusan nomor ketiga, bukan yang pertama. Tidak akan pulih perekonomian selagi kesehatan masih tidak menentu. Saya pastikan kepada semua pihak, baik itu Satgas Penanggulangan Covid- 19 maupun Kementerian Kesehatan, bahwa kami menjamin ketersediaan dana. Saya tidak mau mendengar ada kesulitan biaya untuk pengadaan test kit, alat pelindung diri (APD), masker, dan hand sanitizer. Aman. Tidak perlu khawatir.
Hambatan tentu ada. Banyak. Di awal-awal, APD, masker, dan hand sanitizer, semua langka. Kami mendapat laporan dari Bea Cukai bahwa ada dua pabrik yang akan mengekspor APD, ke Korea Selatan dan ke Jepang. Maka, Bea Cukai diinstruksikan tak boleh ada ekspor APD karena Indonesia memerlukan APD. Duta besar kedua negara itu komplain. Mereka sudah memesan barang dan membayar semua biaya. Kami bersama Kementerian Luar Negeri bernegosiasi, mencari jalan kompromi. Ekspor APD diizinkan, tapi separuh dulu. Sisanya dapat dikirim pada saat produksi dinaikkan dua kali lipat dan saat kebutuhan lokal sudah bisa diatasi.
Satu hal yang saya tekankan kepada pembuat kebijakan, terutama pada masa krisis, adalah perspektif gender. Sebagai perempuan yang pernah menjadi Menteri Bappenas, Menteri Koordinator Perekonomian pertama, dan sekarang Menteri Keuangan, saya paham betul bahwa being a woman is just different. Kebanyakan orang bersikap menerima saja bahwa segala sesuatu sudah sewajarnya didominasi laki-laki. Kita harus memperjuangkan terus perspektif gender. Letakkan lensa kebijakan pada perempuan, maka efektivitas dan manfaat akan menjadi lebih baik. Sudah banyak studi yang membuktikan daya ungkit perempuan pada ekonomi dan kesejahteraan. Tidak berlebihan juga bila disebut beberapa negara yang berhasil pada awal penanganan pandemi saat ini kebetulan adalah negara yang dipimpin perempuan, dengan ciri perencanaan yang detail dan paham atau empati bagaimana penanganan di level masyarakat keluarga.
Oleh karena itu, saya menekankan kepada pembuat kebijakan di Kementerian Keuangan bahwa tidak boleh ada yang namanya gender neutral policy. Sebab, pada kenyataannya, perempuan mengalami dampak paling parah pada masa krisis. Perempuan menanggung banyak biaya merawat keluarga, anak, suami, dan keluarga besar, seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Pemberian bantuan kepada perempuan harus menjadi prioritas.
Sebetulnya ini bukan pendekatan baru. Pada 2004-2005, saya berada di kabinet sewaktu harga minyak mencapai US$ 100 per barel. APBN tertimpa beban berat, hampir kolaps. Jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai dikucurkan dengan fokus pada perempuan. Kenapa? Karena perempuan membelanjakan uang bantuan untuk kepentingan keluarga, anak-anak, dan keluarga besar. Berbeda sekali hasilnya jika kebijakan social safety net dilakukan tanpa perspektif gender. Jika yang menerima bantuan adalah kepala keluarga yang laki-laki, biasanya uang bantuan justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
Sewaktu saya bekerja di Bank Dunia, perspektif gender dengan lensa perempuan ini diterapkan dengan lebih ketat. Pemilihan lokasi membangun jembatan, misalnya, harus diiringi dengan survei terlebih dulu. Rute mana saja yang lebih banyak dilalui oleh perempuan, baik ke kantor, ke pasar, maupun ke sekolah anak, dipelajari. Pada rute yang yang paling banyak dilalui perempuan itulah jembatan dibangun.
Kali ini, di tengah krisis multidimensi yang disebabkan oleh pandemi, pendekatan juga harus dilakukan dengan mengutamakan perspektif gender yang tepat. Penerima bantuan sosial, program keluarga harapan, semuanya harus mengutamakan perempuan. Memang pendekatan ini belum ideal diterapkan di lapangan, tapi kami selalu menekankan supaya lensa dan perspektif gender ini terus dibawa.
Pernah patah semangat? Tidak. Capek, iya. Ada begitu banyak kisah yang membesarkan hati dan harapan terjadi di masyarakat kita. The beauty of Indonesia people and society. Ibu-ibu menggantung tas berisi makanan di pagar, mempersilakan orang yang membutuhkan mengambil secukupnya. Penggalangan dana marak di berbagai tempat, termasuk yang dilakukan alumnus berbagai kampus. Orang-orang membeli makanan di warung, lalu membagikan buat yang membutuhkan. Komunitas perempuan di berbagai wilayah bersama-sama membuat masker dari kain. Ajakan warga untuk membantu sesama warga mendapat respons menggembirakan. Semua itu sungguh mengharukan. Menerbitkan harapan dan menularkan semangat positif.
Lalu, bagaimana ke depan? Perjalanan masih panjang. Kita tidak tahu kapan pandemi berakhir. Penemuan vaksin pun tidak berarti everything is gonna be fine. Selain tidak mudah, distribusi vaksin amat menantang untuk negara sebesar Indonesia. Vaksin harus diletakkan di tempat minus 4 derajat Celsius. Saya tidak tahu seberapa banyak kita memiliki kulkas penyimpan vaksin, terutama di luar Pulau Jawa.
Karena itu, lebih baik kita bersiap menghadapi pandemi dalam jangka panjang. Dalam tiga tahun kita harus siap berada pada masa emergency, dengan APBN yang bisa defisit lebih dari 3 persen. Prioritas pertama kita tetap kesehatan. Pada 2021, anggaran kesehatan 6,5 persen atau melebihi mandat yang sebanyak 5 persen. Kita juga merespons kebutuhan antisipasi vaksin sampai 2022, dengan berbagai skenario anggaran yang dibutuhkan.
Prioritas kedua adalah melindungi rakyat dengan social safety net. Berbagai program bantuan sosial kita teruskan karena ekonomi belum pulih benar. Prioritas ketiga adalah pemulihan ekonomi. Semuanya dalam formula: kesehatan, jejaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi, terutama di level UMKM yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Seperti mengendarai mobil, menekan gas dan rem harus bergantian serta menimbang situasi dan kondisi. Mana yang ancamannya lebih besar, di situ upaya harus lebih ditekankan.
Kita berada di masa yang banyak disebut sebagai the great reset. Segala sesuatu perlu ditengok kembali. Saatnya kita berefleksi. Apa yang perlu dipertahankan dan diperbaiki. Sebagai Menteri Keuangan, saya ingin jajaran Kementerian Keuangan harus mampu merekam, mengkurasi, dan mengawetkan atau mendokumentasikan pengetahuan yang didapat dan dialami pada masa Covid-19.
Pandemi ini belum tentu terjadi lagi dalam 100 tahun, mudah-mudahan juga tidak akan pernah terulang. Namun, akan ada krisis-krisis dalam bentuk lain yang membutuhkan pengetahuan. Karena itu, catatan yang memadai atas apa yang terjadi serta bagaimana kebijakan dan langkah-langkah dirumuskan saat ini sangat dibutuhkan. Itu sebabnya saya meminta setiap pertemuan direkam, dicatat, dan didokumentasikan. Pengetahuan hari-hari ini sangat berharga sebagai bekal untuk menghadapi apa pun yang terjadi di masa depan.
Secara pribadi, saya juga punya refleksi. Mengapa saya diberi tantangan seberat ini? Saya sudah mengalami masa saat merebaknya wabah flu burung dan SARS, mengalami begitu dahsyat dampak tsunami Aceh, krisis global 2008-2009, dan sekarang menghadapi pandemi. Menengok semua hal yang pernah terjadi, kita menjadi sadar bahwa kita tidak pernah tahu tantangan dan ujian kehidupan apa yang menanti kita di depan mata. Keep humble, tetaplah rendah hati, saya bilang begitu kepada diri saya sendiri dan terus berikhtiar dan berdoa.
Pesan saya kepada Anda semua, terutama puan Indonesia, sebisa mungkin mari kita usahakan menjernihkan kepala dan hati. Usahakan tidak ada rasa kesal, dendam, dan tidak ada rasa sakit hati karena semua perasaan itu akan menambah beban saja. Kita ini seperti gelas yang sudah cukup diisi berbagai persoalan menghadapi Covid-19. Jangan lagi ditambahkan keruwetan iri, dengki, kebencian, apalagi yang dipicu oleh hoax yang tidak perlu. Bisa luber nanti isi gelas.
Mari kita jaga diri, fisik, dan mental. Saya menghibur diri sendiri dengan sesekali menonton film yang banyak adegan tembak-tembakan. Entah apa ceritanya, pokoknya seru. Belakangan saya juga menonton serial drama Korea. Bagus-bagus gambarnya. Melihat foto- foto cucu, video call dengan keluarga, itu juga membuat pikiran menjadi segar kembali.
Selamat berjuang. Terima kasih para puan Indonesia yang selalu menjalin solidaritas kemanusiaan.
Jakarta, November 2020
****
Catatan Puan: Tulisan ini adalah bagian dari buku “Kita Bukan Sekadar Angka – Puan Indonesia Menulis Pandemi”. Buku ini merupakan hasil kolaborasi 57 perempuan Indonesia, dari Aceh sampai Papua, mendokumentasikan pengalaman bersejarah menghadapi pandemi Covid-19.
Jika Anda berminat membeli buku ini, silakan menghubungi Sdr. Yana: 081283652099. Harga Rp 99 ribu. Hasil penjualan sepenuhnya didonasikan kepada kelompok perempuan terdampak Covid-19 di bawah koordinasi Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka).
